Kendari, Fajarbombana.com – Pemerintah Kabupaten Bombana kembali mencatatkan prestasi dalam tata kelola pemerintahan dengan menyandang status sebagai daerah dengan tingkat penyelesaian rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan tertinggi se-Sulawesi Tenggara.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, dalam Rapat Koordinasi Daerah Pembinaan dan Pengawasan (Rakorda Binwas) yang digelar Inspektorat Daerah Provinsi Sultra di Claro Hotel Kendari, Kamis (20/11/2025).
Capaian ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi mencerminkan konsistensi Bombana dalam memperkuat integritas birokrasi. Pemerintah Provinsi Sultra menilai Bombana mampu mempertahankan rekor penyelesaian tertinggi ini tidak hanya untuk tahun 2024, tetapi juga pada tahun-tahun sebelumnya.
Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn.) Andi Sumangerukka, yang menyerahkan penghargaan, menekankan kembali peran strategis Inspektorat.
“Inspektorat memiliki peran strategis bukan hanya sebagai lembaga pengawasan intern, tetapi juga sebagai unsur pembinaan, penguatan integritas, serta pendamping perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Gubernur Andi menegaskan pentingnya pengawasan yang efektif untuk memastikan program pembangunan memberikan dampak nyata.
“Keberadaan Inspektorat penting untuk memastikan proses pengambilan keputusan, pelaksanaan program, dan pengelolaan anggaran berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat yang terukur bagi masyarakat,” katanya.
Dalam amanatnya, gubernur juga mengimbau seluruh jajaran pemerintahan daerah untuk memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), meningkatkan fungsi pencegahan, dan mengoptimalkan manajemen risiko dalam menjalankan program prioritas.
Rakorda Binwas tahun ini dihadiri oleh seluruh Bupati dan Wali Kota se-Sultra, bersama pejabat pengawasan dan perwakilan asosiasi aparatur.
Momentum penghargaan untuk Bombana ini dinilai sebagai sinyal positif bahwa praktik tata kelola berbasis integritas semakin mengemuka di kalangan pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara.
