Rumbia, Fajarbombana.com, Pemerintah Kabupaten Bombana kembali menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bombana dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Hal tersebut mengemuka dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bombana dengan agenda penyampaian jawaban Bupati Bombana atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang digelar di ruang sidang utama DPRD Bombana, Kamis (25/9/2025).
Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bombana itu turut dihadiri para wakil ketua, anggota dewan, Pejabat Sekretaris Daerah, jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), unsur Forkopimda, serta para undangan lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., mewakili Bupati Ir. H. Burhanuddin, M.Si., menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh fraksi DPRD Bombana atas pandangan, kritik, serta saran konstruktif yang disampaikan dalam pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2025. Menurutnya, masukan dari fraksi merupakan bentuk kemitraan yang sehat dan menjadi bagian penting dari upaya bersama memperbaiki kebijakan pembangunan daerah.
“Semua catatan dan pandangan dari fraksi-fraksi DPRD Bombana merupakan masukan berharga bagi pemerintah daerah. Seluruhnya akan kami tindak lanjuti sebagai bahan penyempurnaan dalam pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025,” ujar Wakil Bupati Ahmad Yani dalam sambutannya.
Ia menegaskan, semangat kemitraan antara eksekutif dan legislatif harus selalu dijaga. Pemerintah dan DPRD memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi dalam memastikan arah pembangunan berjalan sesuai visi misi daerah serta berpihak kepada kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut, Ahmad Yani memaparkan sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian pemerintah, seperti peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efektivitas belanja publik, penyelesaian hutang tahun sebelumnya, serta penanganan harga gabah di tingkat petani.
